Calon Gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa ahok sempat menghela napas sambil menggelengkan kepalanya saat diminta menanggapi pernyataan pesaingnya, Anies Baswedan, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan sistem open governance.
Ahok melipat kedua tangannya di depan dada seraya menanggapi pernyataan tersebut.
"Maksud open governance itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui apa yang kami lakukan," ungkap Ahok di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017). Tak hanya itu, ahok menyatakan bahwa, sebuah tata kelola terbuka akan menghasilkan partisipasi publik yang bermanfaat untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyimpangan lain dan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Ahok menandaskan jika, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan tata kelola yang terbuka. Ahok mencontohkan, eksekutif dapat mengetahui kemunculan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dari sistem e-budgeting.
"E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang dan sekarang saja sudah didata ada 29.000 lebih laporan (usulan) dari bawah (RT/RW, kelurahan, kecamatan), ada beberapa (program) sudah diselesaikan dan beberapa ditolak," ungkap Ahok.
Jumlah usulan kegiatan di dalam e-musrenbang itu, kata Ahok, dapat bertambah maupun berkurang. Karena menurut dia, banyak kegiatan yang sudah dapat diatasi melalui aplikasi aduan Qlue. Hal-hal kecil, menurut Ahok, sudah dapat diatasi oleh pekerja harian lepas (PHL) seperti petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU).
"Maksud open governance itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui apa yang kami lakukan," ungkap Ahok di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017). Tak hanya itu, ahok menyatakan bahwa, sebuah tata kelola terbuka akan menghasilkan partisipasi publik yang bermanfaat untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyimpangan lain dan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Ahok menandaskan jika, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan tata kelola yang terbuka. Ahok mencontohkan, eksekutif dapat mengetahui kemunculan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dari sistem e-budgeting.
"E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang dan sekarang saja sudah didata ada 29.000 lebih laporan (usulan) dari bawah (RT/RW, kelurahan, kecamatan), ada beberapa (program) sudah diselesaikan dan beberapa ditolak," ungkap Ahok.
Jumlah usulan kegiatan di dalam e-musrenbang itu, kata Ahok, dapat bertambah maupun berkurang. Karena menurut dia, banyak kegiatan yang sudah dapat diatasi melalui aplikasi aduan Qlue. Hal-hal kecil, menurut Ahok, sudah dapat diatasi oleh pekerja harian lepas (PHL) seperti petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU).
